Headline - Negara Diminta Hilangkan Stigma Rasial

INILAHCOM, Jakarta - Solidaritas Pemuda untuk Indonesia Damai dan Toleran menyayangkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

Ketua Umum DPP Gamki Willem Wandik mendesak pemerintah untuk serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Mendesak negara untuk secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila Sila Ke-2, UUD 1945, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," katanya di Grha Oikumene, Jl Salemba Raya, Selasa (20/8/2019).

Ia pun berharapsemua elemen bangsa, dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, sampai para tokoh masyarakat, tidak melakukan tindakan rasial dan diskriminatif yang bisa memperkeruh suasana.

"Meminta kepada lembaga agama, lembaga adat. dan lembaga masyarakat untuk mengingatkan, memantau, dan bertanggung jawab terhadap setiap ucapan dari tokoh atau pemuka lembaga masing-masing agar tidak menimbulkan perpecahan dan ketersinggungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengaku sangat mengapresiasi langkah para kepala daerah Surabaya dan Malang, yang menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Papua. Namun ia tetap meminta peristiwa dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.

"Kami mendesak adanya pengusutan tuntas dan penegakan hukum yang seadil-adilnya terkait beberapa kasus atau persoalan kebangsaan yang terjadi beberapa waktu terakhir, terkhusus kepada pelaku. Aktor intelektual, aparat, dan ormas yang menyulut terjadinya persoalan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya," harapnya.

Sementara, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto meminta pemerintah tidak bisa tinggal diam. Pemerintah diminta untuk bergerak cepat untuk menelisik akar permasalahan yang menyulut sejumlah kerusuhan di wilayah Papua tersebut.

"Akar masalahnya harus segera ditemukan, apa penyebabnya? Apa karena Ras itu. Makanya aktornya harus diciduk dan ditangkap. Kedua baru menyelesaikan budaya di Papua. Saya kita itu salah satu langkah yang bisa meredam dan tidak memperkeruh yang ada di Papua," katanya
Ia pun berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pro kepentingan rakyat Papua. Kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi warga Papua. [hpy]