Headline - Reaksi Polri Soal Capim KPK Disoal

INILAHCOM, Jakarta - Mabes Polri angkat bicara soal dua Calon Pimpinan (Capim) KPK yang Lolos seleksi tahap berikutnya oleh Pansel KPK berasal dari Polisi tapi dipersoalkan. Polri meminta semua pihak untuk menghormati proses yang dilakukan oleh Panesl KPK.

"Pansel KPK memiliki pemilihan komprehensif yang betul betul seleksinya transparan, hasilnya itu udah diinformkan. Jadi tak ada alasan bagi KPK seperti itu. Kalau sudah diputuskan itu yang terbaik dari proses mekanisme seleksi yang sekian lama. Pentahapan yang lama, keputusan terakhir presiden," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (31/8/2019).

Diketahui, 4 Capim KPK berasal dari Polri lolos ke tahap berikutnya yang kini tinggal menyisakan 20 orang. Dua dari empat Capim KPK yang Lolos dipersoalkan oleh berbagai pihak.

Keduanya yakni eks Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahur dan Wakabareskrim Polri Irjen Antam Novambar. Nama Irjen Firli yang lolos disoal lantaran Irjen Firli yang pernah menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK pernah melakukan pertemuan diduga ilegal dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Sebab, saat itu kasus yang menyeret TGB tengah diusut KPK.

Terakit hal itu, Dedi mengatakan bahwa semua harus mengutamakan asas praduga tak bersalah. Sebab, tuduhan-tuduhan itu belum terbukti.

"Hah diduga?, asas praduga tak bersalah dulu. Itu nggak boleh wong ditindak aja belum kok, terbukti aja tidak. Apapun keputusan pansel perlu dihargai," ucap Dedi.

Brigjen Dedi mengatakan semua proses apa yang sudah dilakukan Pansel KPK terbuka dan bisa dilihat gamblang oleh masyarakat. Penetapan 5 pimpinan KPK nantinya pun berdasarkan keputusan Presiden.

"Apalagi kalau sudah mekanisme keputusan presiden kemudian dikontrol oleh anggota dewan tidak ada alasan untuk memikirikan hal seperti itu," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengajak semua pihak untuk lebih baik memikirkan soal memberantas korupsi. "Yang harus diperhatikan adalah bagaimana memberantas tindak pidana korupsi kedepan secara sistematis, dan upaya pencegahan maksimal masif. Itu yang penting," sambung dia. [wll]