Headline - Pergantian Direksi 5 BUMN, Rini VS Jokowi Skor 1:0

INILAHCOM, Jakarta - Hari ini (Rabu, 28/8/2019), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menggelar RUPSLB. Salah satu agendanya adalah pergantian direksi. Perombakan BUMN ini jelas melanggar larangan Presiden Joko Widodo.

Kepastian akan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB Bank Mandiri terungkap dari undangan jumpa pers di Assembly Hall, Lantain 10 Menara Mandiri I, Jakarta.

Kemungkinan, konferensi pers yang digelar pada pukul 14.30 WIB ini, dihadiri jajaran direksi dan komisaris anyar dari emiten perbankan pelat merah bersandi BMRI ini.

Sebelumnya, sejumlah ekonom melontarkan kritik keras atas rencana RUPSLB yang diinisiasi Menteri BUMN Rini Soemarno. Karena, Presiden Joko Widodo telah menetapkan larangan kepada para menteri untuk membuat keputusan strategis hingga Oktober 2019. Ironisnya, Menteri Rini 'keukeuh' menggelar RUPSLB untuk lima BUMN yakni 4 bank pelat merah serta PGN. Jadwalnya mulai 28 Agustus hingga 2 September 2019.

Ekonom senior DR Ichsanuddin Noorsy, sudah memperkirakan hal ini. Dia menyebut, Rini tidak akan surut langkah meski telah keluar larangan dari atasannya yakni Presiden Jokowi. "Rini merasa posisinya lebih kuat secara aspek otoritas legal dibanding Jokowi," papar Noorsy, Jumat (23/8/2019).

Noorsy yang pernah menjadi anggota DPR asal Golkar ini, mengatakan, Rini akan menjadikan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai senjata untuk memuluskan perombakan direksi 5 BUMN itu. Khususnya Bab II pasal 15 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa menteri BUMN berhak mengangkat dan memberhentikan direksi BUMN.

Ekonom Indef, Bhima Yudistira mengatakan, rencana perombakan direksi BUMN atas arahan Menteri BUMN Rini Soemarno bakal berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional. Akibatnya bakal berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi 2019 yang dipatok 5,3%. "Ada baiknya rencana ini ditunda sampai terbentuk kabinet baru," papar Bhima, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, perombakan direksi BUMN menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, justru akan melahirkan syak wasangka. Apalagi, kinerja empat BUMN perbankan yang dibidik Menteri Rini itu, tidak ada masalah. Alias berjalan cukup moncer. "Kalau memang mau melakukan perombakan, harusnya BUMN yang bermasalah seperti Garuda atau Pertamina," tandasnya. [ipe]