Headline - Menteri Rini Ngotot Rombak BUMN, Presiden Diam?

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan Menteri BUMN Rini Soemarsono merombak direksi 5 BUMN, naga-naganya berlanjut. Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri menerbitkan keputusan strategis sampai berakhir masa jabatannya di Bulan Oktober.

Kalau tak ada aral, besok (Rabu, 28/8/2019), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi BUMN pertama dari 5 BUMN yang diperintahkan Kementerian BUMN untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Menanggapi hal itu, mantan aktivis '98, Ade Adriansyah, menyatakan, kekuasaan Jokowi sebagai presiden patut dipertanyakan. "Apabila perombakan direksi BUMN terus berlanjut, artinya Jokowi tidak lagi menjadi tuan, karena sudah tidak dipatuhi perintahnya, bahkan diremehkan oleh bawahannya," ujar Ade Adriansyah dalam diskusi "Babak Akhir Polemik Rencana Perombakan Direksi BUMN: Siapa Lebih Berkuasa, Jokowi atau Rini" di Hotel Sofyan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Selain itu, lanjut dia, Presiden Jokowi bisa dinilai telah melakukan pembiaran, sehingga berpotensi merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri BUMN, bahkan terhadap Presiden. Karena ya itu tadi, presiden melakukan pembiaran.

"Masyarakat harus didorong untuk melakukan gugatan apabila rencana perombakan direksi BUMN tetap dilaksanakan. Selain diduga telah terjadi pelanggaran administrasi, hal itu juga mengindikasikan adanya abuse of power. Bahkan, apabila direksi dan komisaris yang diganti merasa dirugikan dapat juga melakukan gugatan," saran aktivis HMI itu.

Selain itu, kata dia, ngototnya Rini melanjutkan rencana perombakan tidak terlepas dari adanya dukungan entitas yang kuat di belakangnya. "Rini sangat percaya diri karena dukungan yang kuat dari kelompok rente kekuasaan di belakang dia," ungkapnya.

Sementara itu, peneliti Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, menyatakan, tidak heran dengan perilaku Menteri Rini. "Secara historis, DNA Rini itu memang sosok kontroversial. Mulai dari kasus pembelian Sukhoi, BLBi di era Megawati, sampai kasus diboikot oleh DPR," ujar Dian dalam diskusi yang sama.

Menurut mantan wartawan koran politik nasional ini, jangan heran apabila Rini tetap akan melanjutkan rencana perombakan direksi di 5 BUMN. Apalagi dia merasa mempunyai bargain position yang sangat kuat di depan presiden. "Dampaknya sangat negatif bagi Presiden Jokowi, publik semakin tidak percaya. Legislatif pun berpotensi semakin melemah dukungannya. Oleh karena itu, Rini harus segera dihentikan dan tidak dijadikan menteri lagi," pungkasnya. [ipe]