Headline - India Rencanakan Serangan Lintas Perbatasan

INILAHCOM, Islamabad--PM Pakistan Imran Khan Rabu menerbitkan sebuah peringatan dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Pakistan. VOA melaporkan, Kamis (15/8/2019).

Pidato ini datang lebih dari seminggu setelah India secara mendadak menghapus status semi-otonom dari Kashmir yang dikuasai India, sebuah kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Langkah India itu disertai dengan pengerahan puluhan ribu pasukan tambahan ke sana, sebuah pemadaman sarana komunikasi, dan pemberlakukan tahanan rumah untuk ratusan pemimpin politik Kashmir guna mencegah reaksi kekerasan.

Ketika Khan mengucapkan pidatonya dari gedung parlemen di bagian Kashmir yang dikuasai Pakistan, yang dikenal sebagai Azad Kashmir atau Kashmir Yang Merdeka, dia menuduh langkah keamanan India itu dimaksudkan untuk meningkatkan kekejaman dan pelecehan terhadap rakyat Kashmir yang marah dengan penghapusan otonomi mereka.

"Kami memiliki informasi kredibel bahwa guna mengalihkan perhatian dunia dari langkah-langkah itu di Kashmir yang mereka duduki, India kini mempersiapkan sebuah rencana untuk melancarkan sebuah tindakan militer besar di Azad Kashmir. Pesan saya kepada PM Narendra Modi dari platform ini, kami akan membalas secara setimpal atas tindakan apapun yang Anda siapkan terhadap kami. Waktunya sudah tiba di mana kami akan memberi Anda sebuah pelajaran," tandas Khan.

Islamabad sudah mengusir komisaris tinggi India ke Pakistan, dan menangguhkan semua perdagangan bilateral dan transpor publik sebagai tanggapan terhadap keputusan New Delhi pada 5 Agustus yang lalu.

Perkembangan yang menyusul ini telah meningkatkan ketegangan antara India dan Pakistan, dan mereka telah dua kali berperang karena sengketa Kashmir sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1947. Negara-negara ini akhir-akhir ini telah mempersenjatai militer mereka dengan senjata nuklir dan hampir berperang akibat pertikaian teritorial ini pada Februari.

Pemerintahan PM Narendra Modi membela penghapusan status khusus Kashmir, katanya hal itu membatasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini, salah janji kampanye Modi, telah memecah kawasan ini menjadi dua bagian yang langsung diperintah oleh pemerintah federal.

Penghapusan otonomi ini memblokir hak Kashmir untuk menyusun hukumnya sendiri dan memungkinkan penduduk dari bagian India lainnya membeli properti di sana. Pengecamnya khawatir hal ini bisa mengarah pada upaya memperlemah mayoritas Muslim di kawasan itu.

Pembatasan keamanan di Kashmir India ini diduga akan dipertahankan sampai paling sedikit Kamis, saat India merayakan Hari Kemerdekaannya.

Pemerintah Pakistan bertekad untuk memperingati Hari Kemerdekaan India sebagai "Hari Hitam", dan bendera-bendera di bangunan pemerintah dikibarkan setengah tiang guna memrotes tindakan India di Kashmir. [voa/lat]