Headline - Rini Ngotot RUPSLB 5 BUMN, Ekonomi Bisa Terganggu

INILAHCOM, Jakarta - Rencana lima BUMN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk perombakan direksi dinilai negatif banyak kalangan. Sebaiknya, rencana tersebut ditunda, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, rencana perombakan direksi BUMN atas arahan Menteri BUMN Rini Soemarno berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional.

"Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar modal sejak rencana RUPSLB ini diumumkan," ujar Bhima Yudhistira dalam diskusi "Motif di Balik Rencana Perombakan Direksi BUMN" di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.

Seperti diketahui, atas permintaan Rini Soemarno, lima BUMN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus - 2 September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), dan 1 BUMN migas (PGN).

Salah satu agenda RUPSLB adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran direksi dan komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Bhima, kasus ini akan semakin menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen di tahun ini. Sebab, stabilitas ekonomi yang menjadi prasyarat utama untuk mencapainya terganggu. "Maka itu, ada baiknya rencana tersebut ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada Oktober mendatang," ujar Bhima.

Apalagi, lanjut Bhima, tak ada yang urgent untuk melakukan perombakan direksi BUMN, khususnya BUMN perbankan. Keempat BUMN perbankan tersebut relatif berkinerja baik."Kalau mau melakukan prioritas perombakan direksi mesti di BUMN bermasalah, seperti Garuda Indonesia dan Pertamina," tegas Bhima.

Kalau pergantian direksi bank BUMN tetap dilakukan, Bhima menduga, latar belakangnya bukan soal ekonomi atau kinerja BUMN tersebut. Tapi lebih karena pertimbangan politik, dan itu tidak bagus bagi stabilitas perekonomian nasional.

Sekedar mengingatkan, Presiden Joko Widodo melarang para menteri mengeluarkan keputusan yang bersifat strategis. Larangan ini berlaku hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla pada Oktober 2019. Celakanya, Menteri Rini justru ngotot menggelar RUPSLB di 5 BUMN. Di mana, RUPSLB itu termasuk keputusan strategis.

Sementara, Aktivis 98 pro Jokowi, Ahmad Yuslizar menegaskan, jika Rini nekat melakukan perombakan jajaran direksi BUMN perbankan, berarti isu yang selama ini berkembang di masyarakat terbukti benar. "Ada isu bahwa Jokowi punya utang budi kepada Rini Soemarno, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak meski kebijakan Rini bertolak-belakang dengan keinginan Istana," ujar Yuslizar yang juga didapuk menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Menurut Bang Yos, sapaan akrab Ahmad Yuslizar, indikasinya bisa dilihat dari historis selama ini bahwa untuk posisi direksi BUMN perbankan, terlebih untuk posisi direktur utama, mesti atas persetujuan presiden.

Maka itu, jika tetap dilakukan perombakan, berarti Jokowi tak bisa berbuat banyak untuk melakukan intervensi. Ada utang budi yang menghalanginya melakukan itu. "Padahal jelas-jelas Jokowi melalui Moeldoko melarang menterinya membuat kebijakan strategis, termasuk merombak direksi BUMN, paling tidak sampai terbentuk kabinet baru," papar wartawan senior Jawa Pos Grup ini.

Kata Bang Yos, ada beberapa utang budi politik Jokowi kepada Rini. Pertama, kontribusi Rini saat Pilpres 2014 silam dengan Rumah Transisinya. "Kedua, selama menjabat Menteri BUMN, Rini berhasil   merealisasikan keinginan Jokowi meski harus mengorbankan BUMN tersebut," tegasnya. [ipe]