Headline - Tugas Khusus Ahok di Pertamina, Kurangi Impor BBM

INILAHCOM, Jakarta - Kehadiran Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok sebagai komisaris utama di PT Pertamina (Persero), diharapkan bisa semakin menegakkan pengawasan internal.

Agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir lebih efisien, serta mampu menekan impor yang memantik defisit neraca minyak dan gas. "Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit Migas secara gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok, maka itu harus diperhatikan sisi hulu dan hilir," ujar peneliti Indef, Abra PG Talattov di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Ia mengatakan, tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja. Namun setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.

Dari sisi hulu, lanjut dia, Pertamina harus lebih dapat meningkatkan produksinya, yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cadangan-cadangan baru. Sementara sisi hilir, Pertamina harus dapat mengoptimasi kilang untuk memenuhi kebutuhan BBM, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga.

"Di hulu bagaimana Pertamina bisa meningkatkan lifting Migas, blok-blok migas harus segera di eksplorasi dan ditingkatkan produksinya. Dari sisi hilir bagaimana mendorong Pertamina menyelesaikan dan melakukan pembangunan kilang kilang minyak baru untuk pemerataan energi," ucapnya.

Sebagai perwakilan pemerintah, lanjut Abra, Ahok juga diharapkan dapat memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak dengan campuran 30 persen nabati atau B30.

Tugas Ahok lainnya, ia menyampaikan, yakni mengenai isu mafia migas. Ahok diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya.

"Ahok dianggap berani menghadapi para mafia migas yang disinyalir masih ada. Publik memiliki ekspektasi besar terhadap itu kepada Ahok, setidaknya dalam jangka pendek ada tindakan lanjut," katanya.

Dalam rangka mencapai harapan-harapan itu, Abra mengingatkan agar Ahok dapat merangkul semua pihak di lingkungan Pertamina. "Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina. Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Ahok juga harus melepas atribut partai politik agar terhindar dari konflik kepentingan agar BUMN bebas dari politisasi. "Harus bersih dari parpol sebagai sebuah komitmen untuk membawa BUMN menjadi lebih besar dan bebas dari kepentingan politik," ucapnya.[tar]