Headline - Atasi Krisis Energi, PKS Dukung Pengembangan PLTSa

INILAHCOM, Jakarta - Krisis energi telah menjadi isu global yang terus dicari solusinya oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Salah satu upaya yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). "PLTSa dianggap menjadi solusi alternatif dalam mengantisipasi ancaman krisis energi di masa depan melalui peran energi baru dan terbarukan. Pemerintah menargetkan akan ada 12 PLTSa yang akan beroperasi pada tahun 2022," papar H Rofik Hananto, anggota Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Mas Rofik, begitu sapaan akrab politisi PKS dari Dapil Jawa Tengah VII ini, sangat mengapresiasi upaya pemerintah tersebut. "Upaya ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mengejar target 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional Indonesia pada tahun 2025. Apalagi pemerintah juga telah mengatur dalam PP 79/ 2014 untuk memprioritaskan pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan," ungkapnya.

Dia menambahkan, pembangunan PLTSa merupakan salah satu langkah tepat dalam mengelola permasalahan sampah perkotaan di Indonesia. “Sebenarnya upaya pembangunan PLTSa ini menjadi solusi alternatif dalam memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tempat guna. Jadi tidak hanya mengantisipasi krisis energi namun sekaligus sebagai solusi menuju lingkungan yang bersih dan sehat," kata Rofik.

Informasi saja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan pembangunan 12 PLTSa yang digadang-gadang bakal menghasilkan setrum sebesar 234 megawatt (MW). Sedikitnya 16.000 ton sampah diolah menjadi listrik.

Dengan potensi dampak positif yang besar tersebut, Mas Rofik, sebagai anggota Komisi VII yang fokus di bidang Energi dan Lingkungan Hidup, memberikan masukan permasalahan yang akan timbul dalam aplikasi di lapangannya.

“Ada dua permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Pertama terkait perdebatan pengkategorian PLTSa sebagai sumber energi terbarukan," ungkapnya.

Dia bilang, definisi PLTSa sebagai energi baru dan terbarukan ini kan muncul dalam Perpres 18/2016, dan penggantinya, Perpres 35/2018, definisi tersebut sudah tidak ada. Namun implementasinya, PLTSa tetap dikategorikan sebagai energi baru dan terbarukan.

"Terkait teknologi ramah lingkungan itu yang seperti apa juga harus jelas. Misalnya umumnya sampah kota itu dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan karena dianggap sebagai bioenergi. Sedangkan pemerintah mendefinisikan tidak semua jenis sampah termasuk dalam kategori bioenergi, namun hanya yang bersumber dari sampah organik saja. Ini semua harus clear dulu," paparnya.

Dia pun menambahkan permasalahan kedua terkait dampak lingkungan dari pengembangan teknologi PLTSa itu sendiri. “Permasalahan kedua muncul malah dari dampaknya. PLTSa ini kan menggunakan teknologi bakar atau termal. Justru teknologi tersebut kerap menjadi masalah karena mengandung permasalahan dari aspek lingkungan dan ekonomi. Ini juga berkaitan dengan dampak kesehatan manusia, mulai dari ancaman kanker hingga serangan jantung,” ungkapnya.

Cara kerja PLTSa, sampah diolah sehingga menghasilkan gas methan yang kemudian dibakar untuk menghasilkan panas. Selanjutnya digunakan untuk memanaskan uap, menggerakkan turbin yang tersambung ke generator, sehingga menghasilkan energi listrik.

Mas Rofik berharap, upaya positif pemerintah harus didampingi dengan kajian mendalam. “Upaya pemerintah terkait PLTSa ini perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh, agar berdampak baik dari hulu ke hilir. Pemerintah juga perlu menguatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder. Saya yakin, dengan langkah-langkah yang tepat PLTSa ini bisa menjawab permasalahan sampah yang selama ini menjadi momok perkotaan, sekaligus menuju lingkungan yang asri, bersih, dan sehat,” pungkasnya. [tar]