Headline - Warga Hong Kong Berburu Visa Emas

INILAHCOM, Hong Kong--Semakin banyak warga kaya di Hong Kong berburu paspor baru seiring unjuk rasa yang berlarut-larut membuat masa depan di wilayah tersebut menjadi tidak pasti.

Banyak negara menjalankan skema "visa emas" yang menawarkan hak penduduk atau kewarganegaraan sebagai imbalan investasi yang cukup besar. Demikian BBC melaporkan, Senin (7/10/2019).

Beberapa perusahaan migrasi melaporkan lonjakan minat dari Hong Kong untuk visa seperti ini sejak kerusuhan dimulai.

Mereka mengatakan tanpa resolusi yang terlihat, masyarakat mencari "asuransi".

Protes di Hong Kong dimulai pada Juni silam, dipicu oleh usulan undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi tersangka kriminal dari Hong Kong ke daratan China.

Meskipun RUU itu telah ditarik, demonstrasi terus mengguncang kota selama berbulan-bulan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda.

Dengan latar belakang itu, berbagai agen imigrasi mengatakan kepada BBC bahwa mereka menyaksikan peningkatan tajam dalam minat warga Hong Kong terhadap skema visa investor.

Program seperti ini ada di seluruh dunia, khususnya di Eropa dan Karibia. Biasanya, negara mensyaratkan pembelian properti, obligasi pemerintah, atau sumbangan tertentu untuk mendapatkan visa.

Investasi minimum sangat bervariasi--dari sumbangan US$100.000 (Rp1,4 miliar) di Antigua dan Barbuda, hingga sekitar €2 juta (Rp31 miliar) dalam investasi real estat untuk Siprus.

John Hu Migration Consulting yang berbasis di Hong Kong menyaksikan peningkatan empat kali lipat dalam penjualan dan pertanyaan dari penduduk setempat tentang skema visa emas sejak bulan Juni.

Pendiri perusahaan, John Hu, mengatakan kerusuhan baru-baru ini di wilayah bekas jajahan Inggris itu telah menjadi "katalis" untuk peningkatan tiba-tiba itu.

"Ketika protes menjadi lebih keras dan tampaknya pemerintah tidak berbuat banyak untuk menyelesaikan situasi saat ini, mereka merasa terdesak untuk membeli asuransi," katanya.

Tergoda oleh kebebasan bergerak di dalam UE dan persyaratan tinggal yang minimal, Hu mengatakan kebanyakan orang tertarik pada skema Eropa termasuk Irlandia, Portugal, dan Malta.

Perusahaan John Hu telah mengurus lebih dari 30 aplikasi visa emas baru untuk Irlandia sejak protes dimulai, yang mensyaratkan sumbangan minimal €500.000 (Rp7,7 miliar) atau € 1juta euro (Rp 15,5 miliar) yang diinvestasikan ke perusahaan Irlandia.

Perusahaan konsultan imigrasi lainnya, Arton Capital, mengatakan pertanyaan soal visa emas dari penduduk Hong Kong "meningkat lebih dari dua kali lipat sejak protes dimulai".

"Portugal sangat disukai di Hong Kong karena real estate-nya yang relatif murah ... real estate di Hong Kong sangat mahal," menurut Philippe May, kepala cabang Asia Pasifik untuk Arton Capital.

May mengatakan bahwa meskipun klien tidak mengungkapkan alasan mereka tertarik pada skema visa emas, "sangat jelas bahwa perkembangan terbaru di Hong Kong yang menyebabkan mereka meninjau kembali Rencana B mereka."

Secara keseluruhan, penerimaan skema visa emas tetap kecil – Arton Capital memproses hingga 1.000 aplikasi setiap tahun – karena hanya menargetkan orang kaya.

Namun, Hong Kong punya banyak kandidat yang memenuhi syarat. Pusat keuangan Asia itu adalah sarangnya orang kaya, dan merupakan rumah bagi 179.000 jutawan pada tahun 2018, menurut Credit Suisse.

Bank investasi itu menempatkan Hong Kong di peringkat 15 dalam daftar negara dengan individu yang memiliki kekayaan bersih paling tinggi.

Rangkaian protes di Hong Kong bukan satu-satunya faktor yang membuat warga terpikat skema visa emas.

Konsultan investasi Henley & Partners juga menyaksikan lompatan dalam pertanyaan tentang program visa investor dari penduduk Hong Kong sejak pecahnya kerusuhan pada Juni.

Direktur hubungan masyarakat firma itu, Paddy Blewer, mengatakan lonjakan tersebut terjadi "ketika protes di kota itu meningkat, dan ketika masa depan semakin tidak pasti".

"Dibandingkan dengan kuartal terakhir ... ada kenaikan sebesar 260% dalam minat dari warga negara Cina atau investor yang tinggal di Hong Kong."

Namun, ia menambahkan, masalah domestik hanyalah satu bagian dari cerita.

Banyak klien di Hong Kong mencari skema kependudukan atau kewarganegaraan untuk alasan yang bisa dibilang umum, kata Blewer, seperti kesempatan untuk bepergian, berinvestasi di negara lain, atau belajar di luar negeri.

"Mereka menginginkan akses finansial, mereka ingin berinvestasi di mana pun mereka mau, hidup di mana pun mereka mau. Mereka ingin anak-anak mereka pergi ke universitas lain ... untuk merambah seluruh dunia." [bbc/lat]