Headline - Maruf: Lawan Kampanye Hitam Dengan Data dan Fakta

INILAHCOM, Nusa Dua - Untuk melawan kampanye hitam dari sejumlah LSM asing dan Uni Eropa, seluruh industri sawit di tanah air perlu meratifikasi Indonesia Suistanable Palm Oil (ISPO).

Hal itu disampaikan Wakil Presiden KH Maruf Amin saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook bertema Palm Oil Industry: Managing Market, Enhancing Competitiveness di Nusa Dua Bali, Kamis (31/10/2019). "(ISPO) Ini merupakan tabayyun melalui data dan fakta. Jadi kita dorong seluruh industri sawit Indonesia memiliki ISPO," papar Maruf disambut tepuk tangan.

Dirinya mengapresiasi komitmen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang bertindak sebagai penyelenggara IPOS 2019 yang mewajibkan seluruh anggotanya memiliki sertifikat ISPO pada 2020. "Ini akan efektif dalam meluruskan kampanye hitam yang selama ini menyerang sawit kita," ungkap Maruf yang hadir didampingi istri Wury Estu Handayani.

Terkait peningkatan produktivitas dan daya saing sawit Indonesia, Maruf mengaku telah memerintahkan kementerian pertanian untuk merealisasikan program peremajaan sawit (replanting). "Target 185 ribu hektar di tahun ini, harus bisa direalisasikan," tegas pria kelahiran Kresek, Tangerang, Banten ini.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang berhasil mengerek produksi. Diharapkan, KUD-KUD lain terpacu untuk melakukan hal serupa. "Pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong petani swadaya bermitra dengan perusahaan, sehingga terjadi peningkatan produksi," paparnya.

Maruf betul, industri sawit nasional perlu kehadiran pemerintah. Khususnya menghadapi tantangan global yang semakin sarat ketidakpastian. Ya, karena industri sawit berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Tahun lalu, devisa dari ekspor sawit mencapai Rp270 triliun. Sawit ini anugerah Allah untuk Indonesia. Melalui sawit, muncul sentra ekonomi di daerah dan pinggiran. ini sesuai dengan program pemerintah yakni membangun dari pinggiran," tuturnya.

Pemerintahan Joko Widodo, lanjutnya, akan mendorong permintaan dalam negeri akan minyak sawit terus bertumbuh, melalui mandatory biofuel 20% pada 2019. Tahun depan naik menjadi B30. Dan, minyak sawit sebagai bahan biodiesel mampu mengurangi impor BBM. Alhasil, neraca dagang terbebas dari ancaman defisit. "Tahun ini, serapan minyak sawit untuk program B20 diperkirakan 6,4 juta ton. Tahun depan kita tingkatkan menjadi B30. Di mana ada tambahan sebesar 3 juta ton," pungkasnya. [ipe]