Headline - Apindo Sayangkan Jokowi Pilih Wamen dari Parpol

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono menilai, wakil menteri tidak terlalu penting. Apalagi kalau berasal dari kader parpol.

Justru, lanjut Iwantono, keberadaan wamen bakal menambah rantai birokrasi dan anggaran. Padahal, menteri memiliki sejumlah direktur jenderal atau deputi menteri. "Untuk pengangkatan Wamen sejujurnya saya mengatakan tidak perlu-perlu banget. Kan sudah ada deputi menteri dan juga dirjen. Tetapi kalau suatu kementerian begitu besar, urusannya rumit dan menterinya belum pengalaman masih perlu belajar mungkin di situ diperlukan," kata Iwantono di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Pernyataan Iwantono ini menanggapi pengangkatan 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (25/10/2019). "Padahal dua hal itu (bengkaknya birokrasi dan anggaran), justru harus dihindarkan. Kita kesulitan keuangan, penerimaan negara minim. Jadi hindarkan pengeluaran tidak perlu. Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga terus mengumandangkan deregulasi dan debirokratisasi," katanya.

Kalaupun terpaksa harus ada Wamen, katanya, jumlahnya sebaiknya seminim mungkin, dan kriterianya mereka adalah orang yang kompeten dan sangat pengalaman dalam segi teknis.

Ia mengatakan, Wamen diperlukan jika menterinya memang masih baru dalam birokrasi, dan minim pengalaman teknis yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya.

Iwantono bilang, Presiden Jokowi seharusnya seharusnya menunjuk figur yang memiliki keahlian teknis dan berpengalaman dari internal kementerian yang bersangkutan. Jika wamen berasal dari kader parpol, dikhawatirkan menterinya lebih sibuk menangani tekanan politik, jika keduanya tidak sinkron. "Wamen sebaiknya dihindarkan dari partai," katanya.

Ia mengatakan, fungsi Wamen komplementer dengan menterinya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh menterinya berkaitan dengan pekerjaan teknis, bisa didukung oleh wamen. Wamen bukan dimaksudkan untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai. Apalagi jika menterinya sudah berasal dari partai politik, untuk apa lagi wamen dari partai politik.

Pertimbangan lain, di kementerian ada deputi menteri dan ada dirjen. "Kalau Wamen ada, apalagi lebih dari satu, deputi menteri dan dirjen-dirjen kerja apa?" katanya.

Keberadaan Wamen, katanya, bisa-bisa menimbulkan disharmoni dalam birokrasi. "Jangan lupa kementerian yang sudah sangat tua seperti Kementerian Pendidikan, budaya birokrasinya sudah sangat terbentuk sangat kental. Sehingga kalau terjadi friksi, maka roda organisasi menjadi sangat lambat atau bahkan mandeg. Dan itu merugikan pemerintahan Jokowi dan kita semua," katanya.[tar]