Headline - Twitter Blokir Informasi Salah Tentang Hong Kong

INILAHCOM, Jakarta--Twitter dan Facebook mengambil langkah untuk memblokir hal yang mereka sebut kampanye penyebaran informasi salah yang didukung pemerintah China.

Twitter mengatakan telah menghapus 936 akun yang mereka sebut digunakan untuk "menabur perpecahan politik di Hong Kong". Demikian BBC, Selasa (20/8/2019).

Jejaring media sosial itu mengatakan akun-akun tersebut berasal dari China daratan dan merupakan bagian dari upaya terkoordinasi untuk merusak "legitimasi dan posisi politik gerakan protes".

Sementara Facebook mengatakan bahwa mereka, setelah mendapatkan info dari Twitter, menghapus "tujuh Laman, tiga Grup, dan lima akun Facebook."

"Mereka sering membuat kiriman tentang berita politik lokal dan berbagai isu termasuk topik seperti protes yang berlangsung di Hong Kong," kata Nathaniel Gleicher, kepala kebijakan keamanan siber di Facebook.

"Meskipun orang-orang di balik aktivitas ini berusaha menyembunyikan identitas mereka, penelusuran kami menemukan kaitan pada individu yang terkait dengan pemerintah China."

Selain 936 akun spesifik yang dihapus, Twitter mengatakan bahwa sampai 200.000 akun lainnya, yang dirancang untuk memperkuat misinformasi, telah "secara proaktif" ditunda sebelum menjadi "benar-benar aktif".

"Berdasarkan penelusuran mendalam kami," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan,"kami memegang bukti kuat untuk mendukung bahwa ini adalah operasi terkoordinasi yang didukung oleh negara. Secara spesifik, kami mengidentifikasi gerombolan akun yang berperilaku secara terkoordinasi untuk menguatkan pesan-pesan terkait unjuk rasa di Hong Kong."

Mereka menambahkan: "Kami akan terus waspada, belajar dari jaringan ini dan secara proaktif menerapkan kebijakan kami untuk melayani percakapan publik."

Langkah ini dilakukan setelah Twitter dikritik habis-habisan pada akhir pekan lalu karena mengizinkan kantor berita China, Xinhua, untuk membeli kiriman bersponsor di jejaring media sosialnya. Twitter mengatakan pada hari Senin bahwa mereka tidak bakal lagi mengizinkan iklan seperti itu.

"Ke depannya, kami tidak akan menerima iklan dari entitas media berita yang dikontrol pemerintah," kata Twitter. "Semua akun yang terdampak bebas untuk terus menggunakan Twitter untuk terlibat dalam percakapan publik, hanya saja tidak dalam produk iklan kami."

Namun Twitter mengatakan kebijakan baru itu tidak berlaku untuk "entitas yang didanai pembayar pajak, termasuk lembaga penyiaran publik independen".

Ribuan warga Hong Kong telah melakukan aksi protes sejak Maret lalu, menentang usulan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi tahanan dari wilayah itu ke China daratan.

Para pengkritik RUU tersebut menilai langkah itu akan mencederai independensi yudisial Hong Kong dan dapat digunakan untuk menyasar siapapun yang berbicara menentang pemerintah China.

RUU tersebut ditunda pada bulan Juni, menyusul serangkaian demonstrasi besar-besaran. Namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, dan sekarang telah berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. [bbc/lat]