Headline - Pakistan dan India Terancam Perang

INILAHCOM, Kashmir--Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyatakan bahwa jika sampai pecah perang dengan India terkait dengan wilayah Kashmir yang diperebutkan, maka PBB harus bertanggung jawab karena gagal menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Kashmir.

Dalam pidato di Dewan Perwakilan Daerah Kashmir yang dikuasai Pakistan, Khan menantang PBB untuk menepati janji sebagai penjaga perdamaian.

"Saya terus mengirimkan pesan kepada masyarakat internasional. Anda yang akan bertanggung jawab. Organisasi yang seharusnya bertugas mencegah perang, lembaga yang didirikan setelah Perang Dunia II yang bertugas melindungi pihak-pihak yang lemah melawan yang kuat. PBB. Ini bukan wewenang kami, ini adalah wewenang PBB," tegas Khan, seperti dilaporkan BBC, Kamis (15/8/2019).

"Apakah PBB akan menjalankan 11 Resolusi Dewan Keamanan tentang Kashmir? Jika pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, apakah PBB tidak bisa berbuat? Apakah PBB hanya bertindak ketika dikehendaki oleh pihak yang kuat?"

Khan mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1948, sehubungan dengan perebutan wilayah Kashmir. Resolusi antara lain menuntut Pakistan menarik kelompok-kelompok suku dan warga negara Pakistan dari Kashmir, menuntut India mengurangi jumlah pasukan di Kashmir dan melibatkan partai-partai politik dalam pemerintahan negara bagian.

Khan mengatakan langkah India mencabut status daerah istimewa wilayah Kashmir yang dikuasai negara itu merupakan "kesalahan besar yang strategis".

Namun pemerintah India menegaskan telah bertindak sesuai dengan konstitusi dan telah pula mengikuti semua prosedur resmi ketika mencabut status daerah istimewa Negara Bagian Jammu dan Kasmir. Partai yang berkuasa BJP telah lama menentang status khusus Kashmir dan pencabutan itu masuk dalam manifesto kampanye partai dalam pemilu tahun 2019 ini. [bbc/lat]