Headline - Ibu Kota Pindah Kalimantan, Jokowi Minta Izin DPR

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta izin kepada masyarakat Indonesia melalui DPR, MPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Biayanya mahal lho pak presiden.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT RI ke-74 di sidang bersama DPR dan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). "Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Menurut dia, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa tapi juga representasi kemajuan bangsa. Maka, pemindahan ibu kota ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

“Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! SDM Unggul, Indonesia Maju! Merdeka!,” ujar mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ya, keinginan Jokowi memindahkan ibu kota negara, sah-sah saja. Masalahnya, biaya yang diperlukan untuk merealisasikannya tidaklah kecil.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut perlu dana Rp466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Ada empat hal yang perlu dibangun, yakni berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri. "Skenario pertama, untuk fungsi utama gedung dan segala macam Rp 33 triliun," kata Bambang di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Kedua, pembangunan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan. "Fungsi pendukung termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan Rp 265 triliun," sebutnya.

Yang ketiga adalah biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan. Jadi memang tidak sedikit dana yang diperlukan, apalagi situasi ekonomi lagi seret. [ipe]