Headline - Ketimbang Jokowi Kerek Premi BPJS, Rizal Usul Ini

INILAHCOM, Sukoharjo - Dua bulan lagi, jangan kaget kalau iuran BPJS Kesehatan sudah naik 100%. Jelas bikin berat rakyat tapi apadaya sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ekoniom senior DR Rizal Ramli sangat menyayangkan keputusan tersebut. Ketika perekonomian nasional sedang sulit, jelas ekonomi rakyat juga sulit. Sangatlah tidak tepat apabila pemerintah mengeluarkan regulasi yang menambah beban rakyatnya.

Sejatinya, kata mantan Menko Kemaritiman dan mantan Menko Ekuin ini, masih ada cara untuk menghindari kenaikan premi BPJS Kesehatan. Tentu saja tujuannya untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami tekor besar.

"Satu kurangi beban bunga surat hutang yang 8,34 persen kalau dikurangi 1,5 persen saja cukup dapat uang Rp 29 trilliun, cukup buat nutupin BPJS," ujar Rizal Ramli disela-sela seminar nasional Ekonomi Indonesia di IAIN Surakarta, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Kamis (7/11/2019).

"Tapi (pemerintah) ini engak punya nyali. Enggak punya kemampuan, enggak bisa nyaur (melunasi) surat hutang, bisanya membebani rakyat," imbuhnya menyayangkan.

Rizal menuturkan, pengurangan beban bunga bukan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk memperbaiki keungan BPJS. "Di seluruh dunia, BPJS itu ada kontribusi pegawai sama kontribusi perusahaan sebesar empat sampai enam kali. Singapura begitu, di Malaysia begitu, sehingga keunagan BPJS jauh lebih sehat," tambahnya.

Rizal mengungkapkan, kondisi tersebut tak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan penekanan terhadap itu, sehingga hanya dua kali dari kontribusi pegawai. "Itupun di-top up kalau gak salah Rp 16 juta, lebih dari Rp 16 juta dianggap Rp 16 juta. Itu mengakibatkan sumber pendanaan BPJS sangat lemah," ungkap Rizal.

Rizal memahami, kebijakan hanyalah sekedar pilihan. Ada yang menguntungkan rakyat ada pula yang tidak. "Kebijakan itu kan pilihan ada kebijakan yang menguntungkan rakyat, ya, teken bunga surat hutang bisa selamatin BPJS. Yang kedua, naikin kontribusi perusahaan yang 4 kali, misalnya, pasti akan lebih sehat, gak perlu dinaikin," tambahnya.

Rizal menyarankan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan digabung. "Konsep awal menggabungin dua-duanya (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), kalau itu digabungi saling mendukung," ucap Rizal.

"Itu karena BPJS Ketenagakerjaan surplus banyak, ngapain bikin dua kita bikinnya satu masuknya sama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan rakyat biasa," tandasnya. [ipe]