Headline - PM Inggris Diminta Mundur

INILAHCOM, London--Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diminta mundur dan parlemen akan bersidang lagi setelah Mahkamah Agung memutuskan Selasa (24/9/2019) langkah pembekuan dewan perwakilan rakyat (DPR) melanggar hukum.

Boris Johnson sendiri--yang tengah menghadiri pertemuan PBB di New York--mengatakan ia sama sekali tidak sepakat, namun menghargai keputusan itu.

Para anggota parlemen sendiri akan memulai sidang lagi pada Rabu (25/9/2019) besok setelah keputusan MA itu.

Seruan agar PM Johnson mundur dipimpin oleh ketua pihak oposisi dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn.

Corbyn mengatakan Johnson harus "mempertimbangkan posisinya" setelah MA mengeluarkan keputusan tersebut.

PM Johnson membekukan sementara atau prorogued parlemen selama lima minggu pada permulaan bulan ini, dengan mengatakan langkah ini dilakukan untuk memungkinkan Pidato Ratu atau Queen's Speech yang berisi garis besar kebijakan barunya.

Tetapi mahkamah mengatakan kebijakan itu suatu langkah yang salah karena menghentikan parlemen melakukan tugasnya menjelang batas waktu Brexit pada tanggal 31 Oktober.

Saat menyampaikan kesimpulannya, Ketua MA, Lady Hale mengatakan,"Pengaruhnya sangat besar terhadap dasar-dasar demokrasi kita."

Dia menambahkan,"Keputusan untuk memberikan masukan kepada Ratu guna membekukan sementara Parlemen adalah suatu pelanggaran hukum karena pengaruhnya akan mengganggu atau mencegah Parlemen melakukan tanggung jawab konstitusionalnya tanpa dasar hukum yang masuk akal."

Lady Hale mengatakan keputusan bulat ke-11 anggota mahkamah bahwa parlemen seharusnya tidak dibekukan sementara, adalah keputusan yang tidak membawa pengaruh, karena Pimpinan Majelis Rendah dan Tinggi yang harus memutuskan langkah selanjutnya.

Pimpinan Majelis Rendah, John Bercow, menyambut baik keputusan dan mengatakan parlemen "harus segera bersidang", sambil menambahkan dirinya sekarang akan berkonsultasi dengan pimpinan partai "karena ini adalah keadaan darurat". [bbc/lat]