Headline - Ini Harapan Pengusaha untuk Tim Ekonomi Jokowi II

INILAHCOM, Jakarta - Bulan depan, Joko Widodo bakal dilantik menjadi presiden untuk periode kedua. Banyak harapan dari kalangan pengusaha terhadap tim ekonomi yang bakal dibentuk Jokowi.

Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang, misalnya, sangat berharap para menteri ekonomi di pemerintahan jilid II Jokowi, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik (parpol).

Sarman mengungkapkan, menteri bidang ekonomi, idealnya berasal dari kalangan profesional yang tidak punya keterkaitan dengan parpol. Sebab orang parpol dinilai dapat memiliki banyak titipan dari partainya.

"Kita ke depan berharap bahwa menteri-menteri yang ada di kabinet ekonomi ini adalah menteri-menteri yang betul-betul profesional dan non partai atau bukan merupakan kader partai. Supaya tidak ada kepentingan apa-apa di sana," kata Sarman dalam diskusi bertajuk Harapan Pengusaha Pada Kabinet Ekonomi Jilid II di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Meski memproklamirkan diri sebagai profesional, Sarman mengingatkan, kader parpol pasti akan memprioritaskan kepentingan parpol ketimbang masyarakat. Jadi, sangat penting bagi Jokowi untuk memprioritaskan profesional dari luar partai untuk mengisi posisi di kementerian bidang ekonomi dan keuangan. "Ya betul profesional, tapi apapun alasannya mereka punya kepentingan di sana. Pasti ada titipan-titipan dari partai itu. Jadi pasti ke depan juga dia tidak akan bisa netral," ujarnya.

Jika kandidat menteri berasal dari kalangan profesional tulen, Sarman meyakini, sosok tersebut bisa bekerja sepenuh hati tanpa tekanan.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) berharap pemerintah tidak terlalu banyak membuat kebijakan untuk mengatur dunia usaha. Pada konteks ini, HIPPI berharap regulasi yang ada atau akan dikeluarkan bisa lebih tepat dalam artian tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.

"Jangan terlalu banyak kebijakan. Kita di pengusaha sudah inflasi kebijakan. Di pemerintahan Presiden Jokowi saja ada 1.000 lebih aturan untuk dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha regulasi yang pas. Mana yang diregulasi dan mana yang tidak," kata Ketua Umum DPP HIPPI Suryani Motik.

Menurutnya peraturan yang dibuat masih belum efektif dalam ranah koordinasi di level menteri dan daerah. Seharusnya ada peraturan yang satu sama lain saling terkait dan terinci sehingga memang memberikan dukungan terhadap perkembangan dunia usaha di Tanah Air.

"Peraturan yang dibuat di pusat koordinasi di level menteri dan daerah itu yang masih dilihat hari ini kurang. Kebijakan detailnya tidak ada," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah untuk mengurai benang kusut di birokrasi dalam rangka memberikan dukungan terhadap dunia usaha, terutama para pengusaha lokal atau pribumi. Jika benang kusut itu bisa terurai dengan baik bukan tidak mungkin bisa menghasilkan hal positif bagi pembangunan.

"Mengurangi benang kusut birokrasi jadi tantangan sendiri bagi mereka yang mau duduk sebagai menteri. Jangan dipikir jadi menteri itu enak. Kelihatannya enak diluar. Kalau rencana kerja tercapai saja tidak diapresiasi apalagi kalau kinerja tidak tercapai," ucapnya. [tar]