Headline - Audisi Bulutangkis PB Djarum Dihentikan pada 2020

INILAHCOM, Jakarta - Audisi Umum Bulutangkis PB Djarum dipastikan tidak akan digelar pada 2020. Ini menjadi tahun terakhir penyelenggaraan. Apa alasannya?

Kepastian tersebut diumumkan Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppi Rosimin, di Hotel Aston, Purwokerto, Sabtu (7/8/2019) malam WIB. Pengumuman disampaikan sehari sebelum Audisi Umum di Purwokerto di mulai pada Minggu (8/9/2019) besok.

Dalam keterangan persnya, Yoppi menjelaskan penghentian audisi umum pencarian bakat bulu tangkis yang digelar PB Djarum Kudus adalah untuk meredam polemik yang mengemuka ke publik.

"Sesuai dengan permintaan pihak terkait, pada audisi kali ini, kami menurunkan semua brand PB Djarum. Karena dari pihak PB Djarum sadar untuk mereduksi polemik itu kami menurunkannya," jelas Yoppi dikutip dari situs resmi PB Djarum.

"Kedua, kaos yang dibagikan kepada anak-anak tidak akan kami bagikan lagi seperti sebelumnya, dan mereka akan memakai kaos asal klubnya masing-masing, dan itu sudah lebih dari cukup. Kami sudah memutuskannya, tidak ada deal-dealan lagi, diterima atau tidak, kami sudah memutuskan seperti itu."

"Kemudian pada audisi kali ini juga, saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena di tahun 2020 kami memutuskan untuk menghentikan audisi umum. Memang ini disayangkan banyak pihak, tetapi demi kebaikan bersama kami hentikan dulu, biar reda dulu, dan masing-masing pihak agar bisa berpikir dengan baik," ia melanjutkan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti audisi beasiswa bulutangkis yang diadakan PB Djarum di bawah Djarum Foundation dinilai melakukan eksploitasi anak. Dalam pelaksanaannya di beberapa daerah di Indonesia, PB Djarum menggunakan anak-anak sebagai media brand-image merek rokok produk mereka.

Anak-anak yang mengikuti audisi diberi kaus bulutangkis yang bertuliskan merek Djarum di bagian dada sebagai sponsor utama. Selain itu, di lokasi audisi juga dipenuhi atribut identik merek Djarum.

Kegiatan tersebut dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 109 yang mengatur perlindungan khusus bagian anak dan perempuan hamil. Pada PP 109 tersebut, terutama pasal 47, menyatakan bahwa "Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori produk tembakau dan atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 tahun".